Home / Hukrim / Pemerintah

Senin, 2 Maret 2026 - 11:54 WIB

Viral Foto Bugil Oknum Guru P3K di Nias Utara: Dugaan Pelanggaran Etika Berat, Ancaman Sanksi Pemecatan dan Koordinasi Dinas.

Oplus_131072

Oplus_131072

Gardatop. come | Nias Utara, Sumatera Utara – Sebuah foto telanjang yang diduga milik oknum guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) berinisial TZ ramai dibicarakan di media sosial sejak akhir pekan ini. Insiden ini menyoroti dugaan pelanggaran berat etika profesi guru, sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Foto kontroversial tersebut viral dijagad maya, pada Minggu (1/3/2026), menampilkan TZ yang bertugas sebagai wali kelas di SDN Tuhemberua, Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara.

Investigasi awak media Gardatop.com mengonfirmasi bahwa TZ memang guru P3K di sekolah tersebut, yang bertanggung jawab atas pembinaan siswa kelas rendah.

Kepala SDN Tuhemberua, NTD, mengakui kebenaran foto tersebut saat dikonfirmasi. “Ya, saya sudah tahu dan tanyakan langsung ke TZ. Dia membantah, bilang itu editan,” ujar NTD kepada awak media. Meski demikian, NTD menegaskan pihak sekolah sedang melakukan penelusuran mendalam, pembinaan, dan teguran disiplin terhadap TZ. “Kami koordinasikan dengan Dinas Pendidikan Nias Utara untuk langkah lanjut,” tambahnya.

Baca juga  Ayah Korban Mengaku Pernah Larang Galian C Ilegal Gali Badan Jalan, Desak Aparat Usut Tuntas Kematian Anaknya!

NTD tegas menyatakan, jika TZ terbukti bersalah atas perbuatan memalukan ini yang melanggar Pasal 11 UU Guru dan Dosen tentang larangan perilaku tercela, ia akan diberhentikan dari jabatan wali kelas dan diturunkan menjadi guru biasa. Sertifikat pendidik TZ juga berisiko dicabut haknya sebagai penanggung jawab kelas, sesuai sanksi administratif dalam Permendikbud No. 27 Tahun 2020.

Kasus ini berpotensi memicu sanksi lebih luas bagi Pemerintah Kabupaten Nias Utara. Jika Dinas Pendidikan dan BKPSDM terbukti lambat atau membiarkan pelanggaran, mereka bisa digugat secara administratif atau pidana berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 76 tentang pertanggungjawaban aparatur). Awak media terus mengonfirmasi Dinas Pendidikan Nias Utara untuk klarifikasi resmi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari dinas terkait. Kasus ini menjadi pengingat keras: profesi guru tak boleh ternoda oleh ulah pribadi yang merusak citra pendidikan nasional.

(Redaksi Gardatop.com)

Share :

Baca Juga

Hukrim

Penyidik Reskrimsus Polda Riau Periksa 2 Saksi Kasus Dugaan Pengancaman Lewat Komentar Facebook.

Hukrim

12 Hari Tanpa Penjelasan: RS Prima Pekanbaru Diduga Langgar Transparansi Pasca-Kematian Karyawan di Lift Barang.

Hukrim

Kawal Keluhan Masyarakat, LSM Penjara Indonesia Berhasil Desak Perbaikan Sistem IPAL SPPG MBG Riau

Pemerintah

LANJUTAN BERITA: Sekdes Pulau Beralo Akui Kekerabatan, Namun Belum Menyerahkan Bukti Kepatuhan Aturan

Hukrim

Sidang lanjutan PMH, kedua saksi tergugat mengakui PKMNR tidak bisa di notariskan.

Pemerintah

LSM KPK Minta Pemerintah kota Pekanbaru, Evaluasi kinerja LPS!

Hukrim

Kematian Warga di Galian C Diduga Ilegal: Publik Tuding Polsek Kulim Biarkan Pelaku Bebas, Alat Berat Tak Diamankan.

Hukrim

LSM Penjara Indonesia Apresiasi Penetapan PT Musim Mas Sebagai Tersangka