Home / Daerah / Hukrim / Pemerintah

Rabu, 18 Februari 2026 - 19:54 WIB

Dugaan Take Over PT SAL ke PT GMP Picu Polemik Hak Karyawan di Inhu.

Oplus_131072

Oplus_131072

INHU, Gardatop.com – PT Silantai Agro Lestari (SAL), perusahaan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 600 hektare di Desa Talang Perigi, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Inhu, diduga mengalami take over oleh PT GMP.

Isu ini memicu kekhawatiran terkait penyelesaian hak karyawan lama.

Wiston Pandiangan, Ketua HUKATAN KSBSI, menyoroti bahwa jika take over benar terjadi, PT SAL wajib menyelesaikan hak karyawan yang telah bekerja puluhan tahun sesuai masa kerja mereka. “Jangan jadikan pekerja buruh sebagai karyawan baru di PT GMP tanpa hitung masa kerja lama,” katanya saat dikonfirmasi awak media pada 18 Februari 2026.

Menurut Wiston, jika karyawan hanya pindah perusahaan, masa kerjanya harus diakui. Namun, jika tidak, perusahaan harus membayar pesangon, uang masa kerja, dan tambahan 15 persen dari pesangon sebelum mereka bergabung ke perusahaan baru. Ia juga mendesak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Inhu turun tangan. “Sampai saat ini, tidak ada pernyataan resmi dari Disnaker bahwa hak pekerja sudah diselesaikan. Saya sebagai ketua serikat buruh tak pernah dikabari,” ujarnya.

Baca juga  LANJUTAN BERITA: Sekdes Pulau Beralo Akui Kekerabatan, Namun Belum Menyerahkan Bukti Kepatuhan Aturan

Wiston menambahkan bahwa pencatatan serikat buruh PT SAL terdaftar di Disnaker, sehingga pekerja berhak dilindungi. Ia berencana meninjau lapangan dalam waktu dekat untuk memastikan hak pekerja tak hanya janji kosong, mengingat mayoritas adalah warga lokal yang kurang paham administrasi.

Di sisi lain, Asmuri AS, Manajer PT SAL, membantah adanya take over langsung ke PT GMP. “PT SAL tidak take over, hanya diambil alih Agrinas dan diberikan penanganan ke pihak ketiga, PT GMP. Status karyawan tetap, belum ada keputusan final dari manajemen,” tegasnya.

Asmuri menjelaskan bahwa karyawan masih bekerja normal, terutama 40 orang dari bagian keamanan dan bulanan. Klaim jumlah karyawan lebih dari 100 orang tidak benar, tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, Disnaker Inhu belum memberikan konfirmasi resmi terkait dugaan ini.***

Red

Share :

Baca Juga

Hukrim

Laporan Pengeroyokan Mengendap 66 Hari, Polsek Tualang Dipertanyakan

Pemerintah

FAMR BESERTA MASYARAKAT KOTA PEKANBARU GERUDUK KANTOR WALIKOTA TERKAIT PERMASALAHAN PARKIR DIKOTA PEKANBARU

Bisnis

Kadis Perhubungan Pekanbaru Tegaskan: Tak Ada Izin Khusus, Minta Pengusaha Patuhi Larangan Lewat Jalan Protokol  

Pemerintah

PWMOI Riau Desak Plt Gubernur Evaluasi Kabid Pengawasan Disnakertrans, Dinilai Abaikan Konfirmasi Jurnalistik 

Pemerintah

 Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Harapan Rusak 35 Tahun, Masyarakat & Berbagai Elemen Desak Pelindo Bertanggung Jawab

Hukrim

Desakan Penegakan Hukum Kematian Farisman Laiya dilokasi galian C tanpa izin, Kinerja Polsek Kulim Disorot Keras.

Daerah

Cinta dan Doa Restu Mengalir: Pernikahan Semi–Yerni Jadi Sorotan di Pangkalan Kerinci

Hukrim

Juara KNPI Pekanbaru Bongkar Kegagalan Satpol PP dan APH Awasi SE Ramadhan: Bilyard Bandel Buka Sampai Tengah Malam, UU Cipta Kerja Jadi Omong Kosong!