Home / Hukrim / Pemerintah

Kamis, 9 April 2026 - 03:08 WIB

Majelis Hakim Tipikor Pekanbaru Tolak Eksepsi Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid.

Pekanbaru | Gardatop,com – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menolak seluruh eksepsi atau perlawanan yang diajukan tim kuasa hukum Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Penolakan ini menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sah, lengkap, dan sesuai prosedur hukum.

 

Putusan sela ini menolak tuntutan advokat terdakwa agar dakwaan JPU dibatalkan karena dianggap tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap, serta kontradiktif. Majelis hakim menilai eksepsi tersebut tidak memenuhi standar formal dan materiil, serta mencampuradukkan kewenangan pejabat lain dengan perbuatan terdakwa. Hakim menegaskan dakwaan JPU telah disusun dengan benar, tanpa kesalahan identitas atau substansi.

 

Majelis hakim Delta Tamtama, didampingi anggota Aziz Muslim dan Dr. Edi Dharma Putra. Terdakwa adalah Abdul Wahid, Gubernur Riau nonaktif, yang diwakili tim advokatnya. JPU bertindak sebagai penuntut.

Baca juga  Janji via telepon akan datang membawa dokumen, pengurus LPS tak hadir alias mangkir 4,5 jam. Tim media & LSM-KPK: Ini indikasi penghindaran konfirmasi

 

persidangan agenda putusan sela pada Rabu, 8 April 2026, di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

 

Eksepsi diajukan advokat terdakwa sebelumnya untuk membatalkan dakwaan JPU yang dianggap bermasalah secara prosedural dan substansial.

 

Majelis hakim membacakan amar putusan sela setelah memeriksa eksepsi secara formal dan materiil, menyatakan dakwaan JPU memenuhi syarat hukum dan siap dilanjutkan ke persidangan pokok.

 

Putusan ini membuka jalan bagi persidangan perkara untuk dilanjutkan. Belum ada keterangan resmi dari pihak terdakwa terkait langkah selanjutnya.***

 

Editor: Edi

Share :

Baca Juga

Hukrim

Diduga Kebal Hukum, Puluhan Titik Galian C Ilegal Beroperasi Terbuka di Rumbai Barat

Hukrim

Paman Almarhum Farisman Laia yang Meninggal Dekat Galian Ilegal Minta Aparat Kepolisian Usut Tuntas

Hukrim

Kasus Pengeroyokan Jalan di Tempat, Publik Pertanyakan Ketegasan Polsek Tualang

Hukrim

Sidang lanjutan PMH, kedua saksi tergugat mengakui PKMNR tidak bisa di notariskan.

Pemerintah

MENTERI ESDM BAHLIL LAHADALIA: TIDAK PERNAH MEMAINKAN RKAB DAN TIDAK BISA DIGERETAK

Hukrim

Mahasiswa UI Demo di Mabes Polri, Muncul Massa Tandingan Picu Ketegangan

Hukrim

Kematian Warga di Galian C Diduga Ilegal: Publik Tuding Polsek Kulim Biarkan Pelaku Bebas, Alat Berat Tak Diamankan.

Hukrim

Pelaku Penganiayaan Y. Gea Ditahan Setelah Ditetapkan Sebagai Tersangka Sejak 6 Maret 2026