Home / Daerah / Pemerintah

Selasa, 3 November 2026 - 06:58 WIB

Sulitnya Bersilaturahmi dengan Pimpinan PT Pelindo Meranti Bruri Sumantri , Ada Apa dengan Keterbukaan dan Komunikasi BUMN di Daerah?

Kepulauan Meranti |Gardatop com. – Selat Panjang ( 3/11/2026 ) Sulitnya mendapatkan kesempatan untuk bersilaturahmi dan berdialog dengan pimpinan cabang PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Bapak Bruri Sumantri di Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi perhatian dan menimbulkan sejumlah pertanyaan.

Sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pelayanan kepelabuhanan, PT Pelindo diharapkan mampu membangun komunikasi yang terbuka, humanis, dan responsif terhadap masyarakat maupun berbagai elemen organisasi di daerah.
– Mengapa masyarakat dan organisasi yang ingin bersilaturahmi begitu sulit mendapatkan kesempatan bertemu pimpinan.?
– Apakah ada kebijakan kebijakan khusus yang membatasi komunikasi pimpinan cabang dengan masyarakat.?
– Mengapa Komunikasi dan kordinasi dengan masyarakat daerah masih menjadi persoalan.?
Namun, ketika upaya untuk menjalin silaturahmi dan membangun komunikasi dengan pimpinan cabang tidak mendapatkan kepastian, kondisi tersebut patut menjadi bahan evaluasi.

Silaturahmi bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Lebih dari itu, komunikasi merupakan salah satu pintu untuk membangun hubungan kelembagaan, menyampaikan aspirasi, serta membicarakan peluang kerja sama yang dapat memberikan manfaat bagi daerah.

Pertanyaannya, mengapa komunikasi dengan pimpinan cabang PT Pelindo Meranti begitu sulit dilakukan? Apakah terdapat keterbatasan waktu dan mekanisme penerimaan tamu, atau memang belum tersedia ruang komunikasi yang efektif bagi masyarakat dan organisasi di daerah?

Baca juga  Kontroversi Musda PPM Riau Memanas! Legalitas Pencalonan Suhardiman Amby dan Penerbitan SK Jadi Sorotan

Hal ini perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka dari pihak manajemen PT Pelindo agar tidak menimbulkan berbagai persepsi di tengah masyarakat.

Pelindo sebagai perusahaan BUMN seharusnya tidak hanya berorientasi pada pelayanan operasional pelabuhan, tetapi juga membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan pemangku kepentingan setempat.

Masyarakat Berhak Mendapatkan Penjelasan

Keterbukaan komunikasi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik. Pimpinan perusahaan memang memiliki agenda dan tanggung jawab pekerjaan, tetapi mekanisme audiensi yang jelas seharusnya dapat menjadi solusi bagi pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi maupun menjalin kerja sama.

Oleh karena itu, manajemen PT Pelindo Meranti diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai mekanisme silaturahmi, audiensi, serta komunikasi resmi dengan pimpinan cabang.

Jangan sampai sulitnya komunikasi justru menimbulkan kesan bahwa ruang dialog antara perusahaan BUMN dan masyarakat daerah semakin terbatas.

Publik Menunggu Respons Pelindo

Melalui pemberitaan ini, pihak PT Pelindo Persero Cabang Meranti diharapkan dapat memberikan klarifikasi dan membuka ruang komunikasi kepada masyarakat.

Sebab, membangun kepercayaan tidak cukup hanya melalui program dan pelayanan, tetapi juga melalui keterbukaan, komunikasi, serta kesediaan mendengarkan aspirasi masyarakat.

Bagaimana respons dan penjelasan resmi dari pimpinan PT Pelindo Persero di Kabupaten Kepulauan Meranti.****

(Tim)

Share :

Baca Juga

Nasional

DI ~ PRANK DISDIK RIAU : Agenda Coffee Morning Dibatalkan Sepihak setelah Puluhan Wartawan Menunggu 2 Jam

Nasional

Kerusakan Jalan Kampar Jadi Sorotan, DPD LSM PENJARA INDONESIA Provinsi Riau Kritik Dinas PUPR

Hukrim

Truk Angkutan Barang Bebas Terobos Larangan Masuk Kejln Nangka dan Jln Sepakat Pekanbaru, APH Tindak Tegas Pelaku Usahanya.  

Pemerintah

MENTERI ESDM BAHLIL LAHADALIA: TIDAK PERNAH MEMAINKAN RKAB DAN TIDAK BISA DIGERETAK

Pemerintah

Diduga Penuh Kerabat, Pengangkatan Perangkat Desa Pulau Beralo, kec.kuantan hilir seberang Kab.Kuansing Dipertanyakan Warga

Daerah

DUGAAN PENYALAHGUNAAN LPG 3 KG: OVEN EBI DI TANAH MERAH DIDUGA ‘TELAN’ GAS SUBSIDI, WARGA MENJERIT

Hukrim

DUGAAN PENYIMPANGAN DANA BOS DI SD SWASTA ECCLESIA PEKANBARU, PIHAK YAYASAN AKUI ADA MASALAH PENGELOLAAN

Hukrim

Janji via telepon akan datang membawa dokumen, pengurus LPS tak hadir alias mangkir 4,5 jam. Tim media & LSM-KPK: Ini indikasi penghindaran konfirmasi