Home / Pemerintah

Senin, 2 Maret 2026 - 12:56 WIB

DPR Tegaskan Pengawasan Harga Pangan Jelang Hari Besar Keagamaan

Oplus_131072

Oplus_131072

Gardatop.com | Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menegaskan komitmen pengawasan stabilitas dan keterjangkauan harga pangan melalui fungsi legislasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (2/3/2026), untuk mendorong pemerintah memastikan distribusi lancar, stok aman, serta antisipasi spekulasi harga menjelang hari besar keagamaan dan momentum nasional seperti Idulfitri.
Komitmen ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pagi tadi.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Bambang Pacul, menyatakan DPR akan memperkuat pengawasan agar kementerian terkait meningkatkan koordinasi antarlembaga. “Kami mendorong distribusi bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula berjalan lancar, serta menekan lonjakan harga akibat spekulasi,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya antisipasi dini stok pangan nasional, mengingat potensi kenaikan permintaan selama musim libur Lebaran 1447 H sekitar April 2026.

Baca juga  PWMOI Riau Desak Plt Gubernur Evaluasi Kabid Pengawasan Disnakertrans, Dinilai Abaikan Konfirmasi Jurnalistik 


Pemerintah melalui Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjanjikan operasi pasar dan impor tambahan jika diperlukan untuk stabilkan harga. Data BPS per Februari 2026 menunjukkan indeks harga pangan naik 0,5% secara bulanan.

DPR berencana lakukan sidak pasar tradisional minggu depan guna verifikasi efektivitas kebijakan pemerintah.

(Red)

Share :

Baca Juga

Nasional

DI ~ PRANK DISDIK RIAU : Agenda Coffee Morning Dibatalkan Sepihak setelah Puluhan Wartawan Menunggu 2 Jam

Hukrim

Viral Foto Bugil Oknum Guru P3K di Nias Utara: Dugaan Pelanggaran Etika Berat, Ancaman Sanksi Pemecatan dan Koordinasi Dinas.

Nasional

Kontroversi Musda PPM Riau Memanas! Legalitas Pencalonan Suhardiman Amby dan Penerbitan SK Jadi Sorotan

Pemerintah

PWMOI Riau Desak Plt Gubernur Evaluasi Kabid Pengawasan Disnakertrans, Dinilai Abaikan Konfirmasi Jurnalistik 

Hukrim

Janji via telepon akan datang membawa dokumen, pengurus LPS tak hadir als mangkir 4,5 jam, Tim media & LSM-KPK menunggu: Ini indikasi penghindaran konfirmasi

Hukrim

DISDIK PEKANBARU TINDAK LANJUTI BERITA TERKAIT DUGAAN PENYALAHGUNAAN DANA BOS DI SD SWASTA ECCLESIA KOTA PEKANBARU.

Bisnis

Kadis Perhubungan Pekanbaru Tegaskan: Tak Ada Izin Khusus, Minta Pengusaha Patuhi Larangan Lewat Jalan Protokol  

Hukrim

MBG Ramadan Tembilahan Cuma Rp8.000: Untung Rp195 Juta Sebulan? KPK Diminta Audit!