Home / Pemerintah

Senin, 2 Maret 2026 - 12:56 WIB

DPR Tegaskan Pengawasan Harga Pangan Jelang Hari Besar Keagamaan

Oplus_131072

Oplus_131072

Gardatop.com | Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menegaskan komitmen pengawasan stabilitas dan keterjangkauan harga pangan melalui fungsi legislasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (2/3/2026), untuk mendorong pemerintah memastikan distribusi lancar, stok aman, serta antisipasi spekulasi harga menjelang hari besar keagamaan dan momentum nasional seperti Idulfitri.
Komitmen ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pagi tadi.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Bambang Pacul, menyatakan DPR akan memperkuat pengawasan agar kementerian terkait meningkatkan koordinasi antarlembaga. “Kami mendorong distribusi bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula berjalan lancar, serta menekan lonjakan harga akibat spekulasi,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya antisipasi dini stok pangan nasional, mengingat potensi kenaikan permintaan selama musim libur Lebaran 1447 H sekitar April 2026.

Baca juga  Janji via telepon akan datang membawa dokumen, pengurus LPS tak hadir alias mangkir 4,5 jam. Tim media & LSM-KPK: Ini indikasi penghindaran konfirmasi


Pemerintah melalui Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjanjikan operasi pasar dan impor tambahan jika diperlukan untuk stabilkan harga. Data BPS per Februari 2026 menunjukkan indeks harga pangan naik 0,5% secara bulanan.

DPR berencana lakukan sidak pasar tradisional minggu depan guna verifikasi efektivitas kebijakan pemerintah.

(Red)

Share :

Baca Juga

Pemerintah

PWMOI Riau Desak Plt Gubernur Evaluasi Kabid Pengawasan Disnakertrans, Dinilai Abaikan Konfirmasi Jurnalistik 

Nasional

Kontroversi Musda PPM Riau Memanas! Legalitas Pencalonan Suhardiman Amby dan Penerbitan SK Jadi Sorotan

Hukrim

“Jangan Tinggalkan Saya”: Pengakuan SF Hariyanto di Sidang AW, Bukti Kelemahan Tata Kelola atau Pembelaan Diri?

Pemerintah

Jawaban Kasatker PPS Riau Disorot, LSM KPK-RI Riau: Yang Ditanya A, Jawabannya B

Pemerintah

FAMR BESERTA MASYARAKAT KOTA PEKANBARU GERUDUK KANTOR WALIKOTA TERKAIT PERMASALAHAN PARKIR DIKOTA PEKANBARU

Hukrim

Majelis Hakim Tipikor Pekanbaru Tolak Eksepsi Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid.

Hukrim

Terungkap di Sidang Tipikor : Kepala UPT Mengaku Tertekan Kumpulkan Dana hingga Rp750 Juta untuk Pengesahan Anggaran

Hukrim

Massa Pantas Juara KNPI Pekanbaru Demo Keras: Copot Kepala Bea Gara-Gara Rokok Ilegal Bertebaran!